Vikram Nehru: 10 Prioritas Kebijakan Presiden Indonesia Selanjutnya 2014

JelekOke - Ringkasan Materi Kuliah Umum Rabu, 19 Maret 2014

Tugas Kajian Birokrasi dan Politik

Oleh: Leo Agung Kurniawan – 071211133039 – Ilmu Administasi Negara

            Rabu, 19 Maret 2014 bertempat di Aula Gedung C Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga, diadakan kuliah umum bertemakan “Policy Priorities Indonesia’s Next President”. Melihat dari tema yang ditentukan, kuliah umum ini diselengarakan mengingat akan adanya pemilihan umum pada tahun 2014 tepatnya pada 9 April untuk tingkat legislatif dan bulan Juli untuk pemilihan presiden. Kuliah umum ini mendatangkan seorang mantan kepala ekonom Bank Dunia, Vikram Nehru. Dalam kunjunganannya ini di Universitas Airlangga, beliau mengungkapkan 10 prioritas bagi presiden Indonesia.

5 Pemikiran Politik Indonesia Oleh Herbert Faith

JelekOke - Nasionalisme yang  berkembang di Indonesia sekitar tahun 1900-an melahirkan banyak aliran – aliran politik yang menjadi sebuah pemikiran politik modern di Indonesia. Kemunculan nasionalisme di tengah – tengah rakyat Indonesia dipimpin oleh para kaum terpelajar, namunmasih berada dalam suatu kelompok kecil. Kepemimpinan yang berada pada sebuah kelompok kecil ini kemudian berkembang menjadi kelompok dimana ruang lingkupnya lebih luas dan lebih pesat dalam penyebaran pemikirannya, setelah Proklamasi Kemerdekaan pada tahun 1945. Kemudian menurut Feith dan Castles (1988) dimana sekitar pada tahun 1950-an untuk pertama kalinya muncul suatu kelompok kaum cendekiawan yang tidak terikat dan bekerja di pinggir – pinggir arena politik. Ketidakterikatan ini justru membuat mereka sangat antusias terhadap politik di Indonesia. Bahkan, tidak sedikit dari mereka (kaum cendekiawan yang tidak terikat) yang menjadi sumber pemikiran politik pada masa ini.

Ekologi Kota: Teori Konsetris (Konsentris) dan Teori Sektor dalam Pendekatan Ekologikal

JelekOke - Banyak sekali jenis model pendekatan yang telah dikemukakan oleh para ahli untuk menyoroti dinamika kehidupan sesuatu kota, khususnya keadaan ppenggunaan lahan kotanya. Salah satu jenis pendekatannya adalah pendekatan Ekologikal. Pendekatan Ekologikal ini telah memberi jasa besar yaitu dengan munculnya teori-teori tentang perkembangan kota, yaitu teori konsentris, teori sektor dan teori inti ganda.disini akan dijelaskan tentang adanya teori konsentris dan teori sektor.

Hak Asasi Manusia di Negara Demokratis

JelekOke - Ditulis Oleh : Leo Agung Kurniawan - Ilmu Administrasi Negara - FISIP - Universitas Airlangga.

A. Hak Asasi Manusia

Hak merupakan “klaim yang dibuat oleh satu orang atau kelompok yang satu dengan yang lain atau terhadap masyarakat. Orang yang mempunyai hak bisa menuntut (dan bukan saja mengharapkan atau menganjurkan) bahwa orang lain akan memenuhi dan menghormati hak itu” (Bertens, 2001: 178-179). Hak merupakan suatu bagian lain dari kewajiban. Kata ‘hak’ dalam zaman modern ini baru muncul pada abad 17 dan 18 pada saat teori tentang hukum alamiah (natural law) mulai berkembang. Dari sinilah, mulai berkembang tentang adanya hak asasi manusia.

Hukum Tata Negara dan Kedudukannya dalam Sistem Hukum Nasional

A.  Latar Belakang

Dalam mempelajari suatu ilmu, perlu diperhitungkan secara matang mengenai dasar-dasar, sebuah teori, sejarah, pengertian hingga kebenaran dari sebuah ilmu tersebut. Begitu pula saat kita mempelajari ilmu administrasi negara. Dalam mempelajari ilmu administrasi negara,  terdapat pula kajian-kajian di dalamnya. Kajian itu bisa berupa konsep-konsep, teori-teori, dasar-dasar, sistem-sistem hingga hukum-hukum yang berlaku dalam administrasi negara. Dalam makalah ini, hukum administrasi negara akan lebih rinci dibahas. Membahas hukum administrasi negara merupakan hal yang bisa dijadikan dasar dalam menentukan kajian kebijakan yang akan diambil dalam administrasi negara. Permasalahan yang muncul dalam mempelajari hukum administasi negara adalah belum mengertinya persamaan antara hukum administrasi negara dengan hukum tata negara. Adapula persamaan antara dan hukum administrasi negara, hukum tata negara dan hukum tata usaha negara. Secara rinci, semua permasalahan antara persamaan kedudukan dan perbedaan-perbedaan mendasar akan lebih jelas dalam makalah ini.